SULSEL INFO | SELAYAR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, dalam bentuk diskusi bertajuk Cafe Demokrasi dengan tema "Stabilitas Politik Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024", bertempat di Warkop Tanadoang, Jl. S. Parman, Benteng Selayar, pada Senin, (30/09/2024) malam.
Dalam kegiatan tersebut hadir sebagai Pemateri diantaranya, Kapolres Kepulauan Selayar AKBP. Adnan Pandibu, S.H.,S.IK., Kordiv Sosdiklih, SDM dan Parmas Muhamad Arsat, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Suhardi, S.Sos., serta Pasi Intel Kodim 1415/Selayar Kapten. Inf. Muhammad Danial.
Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kepulauan Selayar, Ahmad Sultan selaku Plh Ketua dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan kegiatan ini didasari PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pilkada, selanjutnya PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
"Berbicara terkait partisipasi, Alhamdulillah untuk partisipasi pemilih pada pemilu kemarin kita berada di 83 persen, ini merupakan capaian tertinggi kita di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya, terkait stabilitas politik di beberapa tahapan Pilkada sampai kemarin pencabutan nomor urut pasangan berjalan dengan lancar, baik dan aman. Alhamdulillah, ini menandakan stabilitas politik di Kabupaten Kepulauan Selayar itu terkendali, dibandingkan dengan sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Keberhasilan ini merupakan keberhasilan kita semua atas entitas kita terhadap Kepulauan Selayar yang menginginkan Pilkada berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan yaitu aman, damai dan lancar. Meskipun ada dinamika-dinamika di Media Sosial, tapi itu merupakan hal yang manusiawi," ucap Ahmad Sultan.
Sementara itu, Kordiv Sosdiklih, SDM dan Parmas Muhamad Arsat menyampaikan bahwa ini merupakan kegiatan rutin kami kalau ada sela waktu dari kegiatan divisi, dimana kami melakukan diskusi bertajuk Cafe Demokrasi yang merupakan program integrasi sifatnya dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten / Kota. Tapi, pada dasarnya ide ini merupakan dari kami di Selayar yang kemudian didiskusikan dan dilaporkan kepada KPU Provinsi setelah itu didistribusikan kepada KPU Kabupaten / Kota di Sulawesi Selatan.
"Cafe Demokrasi ini merupakan ide atau gagasan ingin mengajak teman-teman, ibu-bapak sekalian mengingat Warung Kopi khusus di Selayar yang menikmati kopi di Warkop untuk berdiskusi. Cuma, diskusi ini kita gilir sedikit kedalam suatu isu yang mungkin kita anggap hangat atau hampir hangat. Menurut saya, isu-isu yang hangat itu sebenarnya sangat banyak, yang pertama itu ujaran kebencian atau hate speech, kedua adalah berita hoax atau berita bohong. Semua isu ini biasanya menjadi bagian dari kontestasi politik, sebagaimana yang dikatakan oleh Hasyim Asy'ari mantan Ketua KPU RI mengatakan bahwa pemilu atau pilkada adalah konflik yang sah untuk menggapai kekuasaan, ini diktum yang selalu ia ucapkan disetiap menghadiri pertemuan musyawarah nasional di kegiatan-kegiatan Rakernas yang disampaikan kepada teman-teman di KPU," ujar Arsat.
Lanjut, Arsat mengatakan ini sama dengan Isaac Newton bahwa Pilkada pada dasarnya adalah konflik yang dilegalkan untuk seseorang menggapai kekuasaan, jika kita mengambil perspektif dari dia maka berbagai macam cara yang dilakukan dari berbagai calon. Entahkah itu calon Gubernur, Walikota dan Bupati untuk menghalalkan hal-hal yang mungkin dianggap potensial untuk mencapai suaranya sendiri, misalnya kalau dia menggunakan media tertentu seperti media ekstrim atau media sosial untuk menerbitkan sebuah berita agar masyarakat membelah diri agar masyarakat percaya bahwa calon tertentu dianggap benar sedangkan yang lain dianggap tidak benar.
Sedangkan, Kapolres Kepulauan Selayar AKBP. Adnan Pandibu bahwa konflik dalam politik itu sah-sah saja, karena memang polarisasinya adalah adanya persaingan dengan tujuan sama yaitu menang. Oleh karenanya pasti akan ada konflik, sehingga yang perlu kita lakukan adalah mitigasi konflik agar selanjutnya dapat melakukan langkah-langkah preemtif, preventif dan jika diperlukan tindakan represif, agar tidak mengakibatkan gangguan kamtibmas di masyarakat.
"Polres, Kejaksaan dan Bawaslu, yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, yang kami bisa jamin adalah perlakuan equals, sama dan setara, kepada seluruh pihak, kepada seluruh Paslon maupun timsesnya, bilamana ada konflik yang berujung pelanggaran atau pidana Pemilihan. Jadi memang ada konflik, yaitu konflik kepentingan karena semuanya mau menang. Kita hanya perlu mengawal agar konflik tersebut hanya pada gagasan, progam dan kegiatan kampanye lainnya yang sesuai prosedur, dan tidak menimbulkan gangguan kamtibmas di masyarakat," jelas AKBP Adnan.
Kegiatan diskusi tersebut juga dihadiri Ketua Bawaslu Kepulauan Selayar Nurul Badriyah, Jajaran Polres Kepulauan Selayar, Ketua GP Ansor, Ketua KNPI, Ketua Karang Taruna, Ketua Pemuda Muhammadiyah, dan PPK se- Kepulauan Selayar divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas. (Tim/ircak).
