SULSEL INFO| Proyek pembangunan 400 unit WC umum yang menelan anggaran hingga Rp9 miliar di Kawasan Kab.Wajo Sulsel menuai sorotan. Pasalnya, selain mengalami keterlambatan dalam pengerjaan, kualitas fasilitas yang telah dibangun juga dinilai tidak sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.
Seharusnya, proyek ini rampung Akhir 2024 , namun hingga kini masih banyak unit yang belum selesai dikerjakan. Bahkan, beberapa yang sudah dibangun terlihat dalam kondisi kurang layak, dengan dinding yang retak, pintu yang tidak terpasang dengan baik, serta saluran air yang bermasalah.
“Kami heran, anggarannya besar, tapi hasilnya jauh dari harapan. Seharusnya ada pengawasan dan transparansi agar dana yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar, salah satu warga yang terdampak proyek ini.
Warga juga mempertanyakan rincian penggunaan anggaran. Jika dihitung, setiap unit WC menghabiskan dana sekitar Rp22,5 juta, namun kualitas yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah tersebut. “Kalau melihat hasilnya, rasanya biaya sebesar itu terlalu besar untuk sebuah WC umum dengan kualitas seperti ini, Lebar 1 meter panjang kurang lebih 1,5 meter dan tidak memiliki bak air didalamnnya” tambahnya.
Setelah saya konfirmasi telepon lewat whasApp salah satu Kontraktor atas nama Kevin bahwa adendum dikarenakan alasannya banjir jadi ada keterlambatan tetapi setelah di cek ada beberapa titik lokasi yang dimaksud belum selesai ternyata tidak sesuai dengan konfirmasinya artinya dilokasi tersebut belum pernah sama sekali mengalami banjir. dan ini perlu dipertanyakan. Ujar Tim FTN
Ketika dikonfirmasi ulang, Pak yuda selaku PPKnya tim juga sempat datangi kantornya tapi ia tidak ditempat tim hanya sempat menemui stafnya di Balai Cipta Karya tepatnya di Jl.Urip Sumoharjo Panaikang Makassar dan minta keterangan lewat virtual tim meminta bukti lebih akurat tentang adanya penambahan waktu adendum, untuk memperjelas dan meminta bukti fisik terkait Proyek ternyata dia enggang memberikan informasi alasannya tidak boleh diperlihatkan. Ujar tim FTN
Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), masyarakat berhak mendapatkan informasi yang transparan terkait penggunaan dana publik, termasuk proyek pembangunan WC umum ini. Namun, hingga kini, pemerintah daerah dan pihak terkait belum secara terbuka memberikan rincian anggaran serta progres pengerjaan proyek kepada masyarakat.
Sementara itu, Warga mendesak adanya audit independen untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proyek ini. “Anggaran yang besar seharusnya bisa menghasilkan fasilitas yang layak. Jika ada indikasi penyelewengan, harus ada tindakan hukum yang tegas,” ujarnya.
Kami meminta Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), dan Kejaksaan Tinggi untuk segera menyelidiki dan menindaklanjuti proyek tersebut secara transparan dan profesional. Karena Kami Mengduga Adanya Kerugian Negara dan Masyarakat yang tidak sepadan dengan apa yang warga Harapkan, Penegakan hukum yang tegas diperlukan agar tidak ada penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat.
AnditenriLiweng/tim
